1.Muhammad bin Salman, putra Mahkota Kerajaan Saudi.
DAFTAR SEKARANG DAN DAPATKAN BONUS HANYA DI 988BETONLINE
MBS, begitu sang putra mahkota disapa, bergerak cepat memburu setiap tersangka koruptor begitu dia menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja dibentuk.
Raja Saudi, Salman, memerintahkan pembentukan badan anti korupsi sebagai bagian dari agenda reformasi aktif yang bertujuan mengatasi hambatan masalah yang tersembunyi di dalam tubuh Kerajaan dalam beberapa dekade, seperti dikutip dari CNN, 4 November lalu.
Komisi Anti Korupsi yang dipimpin MBS, berwenang melakukan investigasi, menangkap dan mengeluarkan larangan bepergian hingga membekukan aset hasil korupsi.
Putra mahkota berusia 32 tahun ini menjadi sosok penting dalam politik Saudi sebagai pemain utama kunci di belakang raja dan reformis Saudi.
MBS yang dalam 2-3 tahun trakhir diremehkan kemampuannya sebagai putra mahkota, sekarang tidak hanya mampu menunjukkan konsolidasi kekuatasannya, namun juga membangun struktur pemerintahan dan ekonomi Saudi.
DAFTAR SEKARANG DAN DAPATKAN BONUS HANYA DI 988BETONLINE
Jaksa Agung Sheikh Saud Al Mojeb menjelaskan selama tiga lembaganya telah melakukan investigasi terhadap kasus korupsi sistematis di Kerajaan.
Hasil dari 3 tahun menyelidiki kasus korupsi, kata Al Mojeb, menemukan angka fantastis uang yang dikorupsi oleh para tersangka, yakni sekitar US$ 100 miliar atau setara dengan Rp 1.351,3 triliun.
"Berdasarkan hasil penyelidikan selama 3 tahun terakhir, diperkirakan sedikitnya US$ 100 miliar telah disalahgunakan melalui korupsi yang sistematis dan penggelapan dalam beberapa dekade," kata Al Mojeb seperti dikutip dari CNN, 9 November.
Al Mojeb bekerja sama dengan Komisi Anti Korupsi yang dipimpin putra mahkota.
Ia menegaskan, apa yang terjadi sekarang baru langkah permulaan dari proses membongkar akar korupsi di manapun terjadi.
Pihak Kejaksaan Arab Saudi sedang mempersiapkan dakwaan kepada ratusan tersangka korupsi untuk diserahkan kepada pengadilan. Mereka akan diadili secara terbuka atas perintah Kerajaan.