Dr. Muhammad Rifqi Muna, seorang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan Perserikatan Bangsa Bangsa harus terus memberikan tekanan terhadap Korea Utara.
PBB juga harus berperan sentral mengupayakan solusi damai untuk mengatasi konflik ini. Ini bisa dilakukan dengan menghidupkan sistem “Six Party Talk”, yaitu perundingan yang melibatkan enam negara yaitu Korea Utara, Amerika Serika, Korea Selatan, Jepang, Cina dan Rusia.
Ini akan membawa penyelesaian masalah senjata nuklir di Semenanjung Korea ke meja perundingan.
Cina dan Rusia juga diharapkan secara aktif mampu berperan dan mengupayakan solusi damai. Ini karena mereka memiliki peran strategis untuk menekan Korea Utara. Rifqi menilai selama ini Cina dan Rusia tidak secara maksimal menekan Korea Utara.
Rifqi mengatakan Indonesia juga memiliki posisi yang strategis dalam penyelesaian konflik itu. “Indonesia harus mengambil inisiatif. Karena sejauh ini Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk menjadi mediator. Indonesia harus datang sebagai pihak yang netral dan melakukan perudingan terhadap dua kepala negara itu,” terang Rifqi saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 September 2017.
Uji coba bom hidrogen milik Korea Utara pada 3 September lalu menjadi topik terhangat sepanjang bulan ini. Percobaan itu menjadi percoban keenam dan sekaligus terbesar yang pernah dilakukan rezim tiran Kim Jong Un. Uji coba itu membuat Korea Utara menerima kecaman dunia internasional terutama Amerika Serikat, yang mendesak denuklirisasi Semenanjung Korea.
Saat ini, Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, sedang mengunjungi Cina dan akan membahas solusi terhadap pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Sedangkan Heather Nauert, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, mengatakan keputusan Cina untuk menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara sebagai tindakan signifikan.
Dia mengatakan Cina mengambil keputusan sangat besar ke arah yang tepat. “Kami ingin berterima kasih kepada Cina atas langkah-langkah yang tepat yang telah diambil,” kata Nauert kepada pers, Selasa, 26 September 2017. Isu Korea Utara menjadi perhatian utama pemerintah AS sejak Presiden Donald Trump terpilih pada tahun lalu.
