Rakyat Catalonia akan melakukan pembangkangan sipil sebagaimana diserukan oleh partai pro-kemerdekaan, CUP, setelah pemerintah Spanyol mengacam akan mengambil alih kekuasaan di kawasan tersebut.
Laporan CBS News dari Catalonia menyebutkan, Spanyol saat ini dilanda krisis politik menyusul perlawanan dari pemerintahan otonomi Catalonia yang akan memerdekaan diri sebagaimana hasil referendum 1 Oktober 2017.
"Pemerintah Spanyol akan mengambil alih otonomi pemerintahan di Catalonia. Sikap ini ditentang oleh masyarakat dan politikus di kawasan tersebut."
Sabtu pekan lalu, 21 Oktober 2017, sekitar 450 ribu orang turun ke jalan di Barcelona untuk memprotes rencana Madrid menghapus otonomi dan menahan para pemimpin Catalonia.
Bahkan mereka menyatakan siap menjadi tameng para pemimpin Catalonia jika kepolisian nasional Spanyol akan menangkapnya.
Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, Presiden Catalonia Carles Puigdemont, mengatakan bahwa pemerintah pusat telah melakukan langkah buruk dengan menyerang institusi Catalonia sebagaimana pernah dilakukan oleh diktator Franco.
Pemerintah Spanyol mengancam akan menerapkan Pasal 155 Konstitusi Negara dengan mencabut otonomi khusus di Catalonia.
Jika benar diterapkan maka Puigdemont, bakal kehilangan kekuasaannya dan gaji segera setelah Senat Spanyol menyetujui penerapan Pasal 155 Konstitusi negara.
Keterangan tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, kepada wartawan, Senin, 23 Oktober 2017, terkait dengan pembangkangan Puigdemont.
Santamaria mengatakan, kemungkinan pemerintah Spanyol akan menunjuk seseorang untuk memimpin sementara wilayah Catalonia setelah Senat menyetujui penerapan Pasal 155
