Sejak menerbitkan buku putih keamanan energi satu setengah tahun silam Cina mencari cara memenuhi kebutuhan energi untuk mengoperasikan sistem radar, bandar udara dan anjungan minyak lepas pantai yang dibangun di Laut Cina Selatan. Jawabanya adalah reaktor nuklir terapung dan kini pembangunannya nyaris rampung.
Beijing berharap reaktor lepas pantai akan membantu mewujudkan ambisi Cina menjadi "kekuatan maritim yang disegani."
Zhang Nailiang dari China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) mengatakan teknologinya sudah "matang" dan reaktor pertama akan siap diujicoba untuk memasok kebutuhan listrik buat anjungan pengeboran di utara laut Bohai. "Kami yakin akan merampungkannya dalam waktu dekat," ujarnya sembari mengindikasikan ujicoba akan dilakukan selambatnya sebelum 2020.
Keterlibatan militer dan besarnya nilai politis proyek raksasa ini turut mempercepat proses pengembangan, imbuh Zhang. "Kami di industri nuklir dan perkapalan mendapat panggilan tugas untuk membangun kekuatan maritim Cina," ujarnya.
Cina bukan negara pertama yang menggunakan reaktor nuklir terapung. Pada dekade 1960an militer Amerika Serikat memasang reaktor nuklir di dalam lambung sebuah kapal angkut untuk memasok listrik buat Terusan Panama. Sejak itu reaktor nuklir digunakan buat menggerakkan kapal-kapal perang AS atau kapal pemecah es milik Rusia.
Tapi cuaca buruk yang acap muncul di Laut Cina Selatan mensyaratkan reaktor terapung harus bisa dipindahkan dalam waktu cepat sebelum diterpa badai. Untuk itu Otoritas Keamanan Nuklir Nasional Cina dilibatkan mengembangkan regulasi keamanan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir lepas pantai.
Sejak beberapa tahun terakhir Cina aktif membangun infrastruktur pertahanan di pulau-pulau yang dikuasainya di kepulauan Spratly dan Paracel. Awal 2016 silam Cina dilaporkan membangun radar di beberapa pulau dan bandar udara yang mampu diterbangkan oleh jet tempur. Saat ini fasilitas tersebut mengandalkan generator listrik yang digerakkan oleh bahan bakar minyak, serta energi surya dan angin, menurut Asia Maritime Transparency Initiative.
Keberadaan reaktor nuklir terapung dikhawatirkan bakal memperumit konflik teritorial di Laut Cina Selatan antara Cina, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.
