Pemerintah Amerika Serikat belakangan banyak menaruh curiga terhadap Rusia karena diduga mencampuri urusan dalam negeri AS lewat jalur cyber. Tak kurang vendor antivirus ternama Kaspersky ikut kena getahnya dengan diblokir oleh institusi-institusi pemerintah AS.
Belakangan, akhir pekan ini, isu intervensi Rusia kembali memanas setelah Department of Homeland Security (DHS) mengumumkan bahwa gerombolan hacker asal Rusia ternyata pernah menyasar pemilu presiden AS pada 2016 lalu.
Serangan hacker terdeteksi menyerang sistem komputer pemilu di hampir setengah jumlah negara bagian AS. Total ada 21 negara bagian yang ditarget, termasuk Alabama, Alaska, California, Delaware, Florida, Illinois, Iowa, Ohio, Texas, hingga Washington.
Negara-negara bagian tersebut mencakup “swing states” yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu presiden AS tahun lalu.
Tujuan hacker tak lain ingin mengubah hasil pemilu ke arah tertentu -diduga untuk memenangkan Donald Trump. Di beberapa negara bagian, peretas mencoba masuk ke sistem komputer pemilu, tapi gagal.
Dalam kebanyakan kasus mereka hanya melakukan scanning kelemahan sistem, seperti maling yang coba membuka pintu, tapi kemudian berlalu begitu mengetahui pintu tersebut dikunci.
Hanya ada satu upaya pembobolan yang sukses dan terkonfirmasi, yakni di negara bagian Illinois. Keterangan DHS menyebutkan bahwa para hacker tidak menyasar sistem tabulasi voting, melainkan sistem registrasi pemilih.
Tidak ada bukti bahwa hacker Rusia berhasil mengubah satu voting atau satu registrasi dalam aksinya itu.
DHS ikut menuding bahwa usaha peretasan sistem komputer pemilu presiden AS itu dilancarkan oleh para hacker yang berlaku sebagai “aktor cyber pemerintah Rusia”. DHS pertama kali mengumumkan adanya upaya hacking pada Juni lalu, namun ketika itu belum mengungkapkan negara bagian mana saja yang disasar.
Negara-negara bagian yang sistem komputer pemilunya menjadi target hacker baru mengetahui soal upaya peretasan tersebut setelah diberitahu oleh DHS pada Jumat, 22 September kemarin.
Beberapa pihak mengkritik keputusan DHS yang dinilai telat memberikan informasi. “Tak bisa diterima bahwa makan waktu hampir setahun untuk memberitahukan negara-negara bagian itu bahwa sistem pemilu mereka diincar hacker,” ujar Senator Mark Warner, Vice Chairman Senate Intelligence Committee, sebagaimana KompasTekno rangkum dari Tech Crunch, Sabtu (23/9/2017).
DHS menyarankan negara-negara bagian yang disasar hacker supaya meningkatkan keamanan cyber menjelang midterm election tahun 2018 mendatang.
